SULTRA.RELASIPUBLIK.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur) memberikan apresiasi terhadap pencapaian predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.
Penghargaan tersebut, disampaikan dewan pada Rapat Paripurna penyerahan sekaligus penjelasan Bupati Butur atas Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019 di Ruang Sidang Gedung DPRD setempat, Rabu (6/9/2020).
Kelima fraksi di DPRD Butur, kompak memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Diketahui, opini WTP atas LKPD Butur tahun 2019 merupakan predikat yang sudah tiga kali diraih secara berturut-turut dari BPK.
“Predikat tersebut tentunya menunjukkan bahwa Bupati Butur dan seluruh jajaran OPD telah bekerja dengan baik secara efektif, efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran,” ujar Fatriah, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.
Penilaian serupa juga datang dari Fraksi Golongan Karya (Golkar). Capaian itu dinilai merupakan prestasi membanggakan bagi daerah, sehingga harus dipertahankan.
Sejalan dengan predikat itu, Fraksi Golkar juga berpendapat, langkah konkrit menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian serius. Beberapa sektor perlu diperhatikan, diantaranya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pelayanan masyarakat yang bersifat umum seperti infrastruktur jalan, pendidikan termasuk layanan kesehatan.
Fraksi Adil Demokrat turut memberikan respon positif. Sejalan dengan itu, pengawasan pengelolaan keuangan daerah agar kegiatan pembangunan terkontrol dengan baik perlu ditingkatkan. Termasuk pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu dan sasaran, serta pengeluaran anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah.
“Perlu optimalisasi pendapatan daerah dengan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang ada,” kata Mazlin, saat membacakan pandangan fraksi.
Menanggapi itu, Bupati Butur, Abu Hasan, menyatakan predikat WTP diperoleh bukan hanya atas kerja keras dari eksekutif saja. Legislatif selaku mitra Pemda, juga punya peran besar dalam proses pencapaiannnya.
“Terkait dengan WTP, ini bukan kerja saya sendiri, bukan kerja eksekutif sendiri, tapi kerja kita bersama-sama. Ini peringkat bersama, dan kalau mau diberikan apresiasi, saya pun memberikan apresiasi balik kepada kawan-kawan yang terhormat anggota DPRD atas dukungannya selama ini,” tuturnya.
Menurutnya, karena kemitraan yang sudah terbangun dengan baik selama ini, penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait dengan tata kelola keuangan yang baik bisa terwujud.
“Kita memperoleh opini WTP dari BPK sudah tiga tahun berturut-turut dan mudah-mudahan berkesinambungan di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.
Abu Hasan, juga sependapat soal peningkatan PAD yang disampaikan dewan. Keuangan daerah, kata dia, memang tidak boleh lagi hanya bergantung pada dana transfer.
“Kita harus kerja keras memeras otak. PAD merupakan hal yang sangat penting, agar kita tidak semata
-mata tergantung dari dana transfer,” katanya.
“Kalau PAD kita tinggi, saya kira juga akan menambah kesejahteraan bagi masyarakat kita di Buton Utara,” Abu Hasan menambahkan.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Butur Diwan, didampingi Wakil Ketua I, Ahmad Afif Darvin dan Wakil Ketua II, Septi Rahma. Turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Butur, Burhanuddin beserta jajaran OPD lingkup Pemkab Butur. (Adm).
Discussion about this post