KONSEL, RELASIPUBLIK.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2020 dan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi-Fraksi, bertempat di Hotel Plaza Inn Kendari, Sabtu (17/10/2020).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Konsel Armal, didampingi Ketua Komisi II Tasman Lamuse, SE., dan dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Konsel, Dr. Arsalim Arifin, SE., M.Si., Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel Drs. Sjarif Sajang, M.Si., para Anggota DPRD, dan para pimpinan SKPD lingkup Pemda Konsel.
Selain Pandangan Fraksi-Fraksi, Rapat Paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan Penyerahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021 dari Plt. Bupati Konsel kepada Wakil Ketua II DPRD selaku pimpinan Rapat Paripurna.
Ketua Fraksi PAN Nadira, SH., yang mewakili 8 Fraksi menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Konsel terhadap RAPBD-P Tahun Anggaran 2020.
Nadira mengatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) merupakan suatu Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat strategis karena menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Konsel.
Selain itu, APBD merupakan salah satu instrument kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat.
“Pada pembahasan RAPBD-P Tahun 2020 ini terdapat beberapa bagian-bagian yang mendasar, dan memberikan poin-poin penting yang selanjutnya dituangkan menjadikan konsep pemikiran yang tertuang dalam pandangan Fraksi-Fraksi Dewan,” ucap Nadira.
Lanjutnya, bahwa konsep pemikiran tersebut merupakan pendapat kritis konstruktif yang dikemukakan tidak dalam upaya mencederai hubungan atau kemitraan antara lembaga legislatif dengan eksekutif.
“Dan sepanjang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Konsel menyatakan menerima RAPBD-P Tahun 2020 untuk dilakukan pembahasan selanjutnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Bupati Konsel Arsalim Arifin memberikan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Konsel, bila ditinjau dari sisi anggaran maka Pemda Konsel telah menetapkan arah kebijakan umum yang mempertimbangkan beberapa indikator sebagai asumsi perubahan.
“Di antaranya yakni pencegahan dan penanganan Covid-19, penanganan dampak terutama bagi masyarakat kurang mampu, ketersediaan anggaran untuk program strategis, keberlanjutan program pembangunan, penyesuaian dan perubahan postur APBD sebagai konsekuensi pengurangan dana transfer serta kapasitas keuangan daerah terutama penurunan PAD,” sebut Arsalim.
Arsalim menambahkan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah saat ini, Pemda Konsel sepakat untuk menunda banyak program strategis yang nantinya akan diluncurkan pada tahun 2021, dan lebih intensif mendukung kelancaran pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta membiayai berjalannya rutinitas pelayanan pemerintahan.
“Untuk mendukung kelancaran program dan kegiatan yang ada, pengelolaan anggaran kas perlu lebih di intensifkan dengan mempertimbangkan ketersediaan kas secara tepat waktu, khususnya di bidang pelayanan ke masyarakat dengan tetap konsisten terhadap pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Mantan Kepala Bappeda Konsel ini juga menyebutkan bahwa walaupun kondisi keuangan saat ini memprihatinkan, tetapi dalam perencanaan dan penganggaran tetap memperhatikan rambu-rambu yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai tata kelola keuangan yang telah di persyaratkan.
Selain itu, Arsalim menyampaikan apresiasinya kepada seluruh Fraksi DPRD Konsel atas pandangannya, sekaligus berharap melalui tahapan pembahasan Raperda APBD-P 2020 dapat tercapai kesepahaman bersama, sehingga menghasilkan Perda yang dapat dipertanggung jawabkan secara legalitas dan publik serta dapat menjawab kebutuhan mendesak daerah.
(Agus)
Discussion about this post